kemenag

BPJPH-Bukalapak Tandatangani MoU Kerja Sama Jaminan Produk Halal

Jakarta (ikhlasberamalnews) — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerisan Agama dan PT Bukalapak.com (Bukalapak) menjalin kerja sama dalam bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Pengembangan Kelembagaan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua pihak. Penandatanganan dilakukan secara virtual oleh Kepala BPJPH Sukoso dan CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin.

Sukoso mengapresiasi dukungan Bukalapak dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Sukoso berharap terbangunnya sinergi dalam sosialisasi dan pembinaan jaminan produk halal, serta integrasi sistem ini dapat membantu pelaku usaha dan konsumen produk halal dalam mendapatkan produk yang dibutuhkan. 

“Kewajiban sertifikasi halal dalam penahapan untuk produk makanan dan minuman yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 adalah masa pembinaan. Karenanya penting bagi kita untuk bersama-sama bersinergi membina pelaku usaha kita,” kata Sukoso, Rabu (25/11).

Menurut Sukoso, saat ini banyak UMK yang terkendala usahanya karena terdampak pandemi Covid-19. Mereka membutuhkan bantuan, termasuk berupa strategi pemasaran produk secara digital. 

“Kekuatan ekonomi nasional kita dibangun dengan usaha mikro kecil dan menengah. Saya mengapresiasi Bukalapak dalam membantu pelaku usaha termasuk UMK dalam memasarkan produknya, karena masih banyak UMK kita yang belum bisa memanfaatkan digitalisasi ini. Ini adalah niat baik kita untuk dilakukan secara bersama-sama,” lanjut Sukoso.

“Peluang produk halal kita sangat besar. Karena itu, mari bersama-sama kita mewujudkan Halal Indonesia untuk masyarakat dunia,” lanjutnya.

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa jaminan produk halal di Indonesia sangat penting. Terlebih, penduduk Indonesia mayoritas Muslim.

“Kami melayani 6 juta online merchant, 6 juta warung dan agen di Bukalapak, dengan buyer sekitar 100 juta lebih, yang mayoritasnya tentu Muslim. Sehingga penting bagi kita membantu memberikan kenyamanan masyarakat untuk meyakini bahwa produk kita halal dan thayyib. Sehingga apa yang kita lakukan bermanfaat buat ummat dan masyarakat luas,” kata Rachmat.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal Sri Ilham Lubis menambahkan, MoU ini akan segera ditindaklanjuti dengan bersama-sama mempersiapkan perjanjian kerja sama (PKS) antara kedua pihak. “Setelah MoU ini, akan dilanjutkan dengan PKS.” kata Sri Ilham. (sp)

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: