kemenag

DPR Setujui Realokasi Anggaran Haji Untuk Program Krusial Kemenag

Jakarta (ikhlasberamalnews) — Komisi VIII DPR RI menyetujui Kementerian Agama untuk merealokasi anggaran penyelenggaraan haji tahun 1441H/2020M untuk membiayai program krusial, seperti dukungan operasional terdampak Covid-19 dan fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Persetujuan tersebut menjadi salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. 

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan realokasi Anggaran Non Operasional lainnya pada program Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan sebagai implikasi dari pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441H/2020M, sebesar Rp. 146.682.428.233,-,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Selasa (07/07). 

Berita terkait: DPR Apresiasi Program Penanggulangan Dampak Covid-19 Kemenag

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar menuturkan, anggaran operasional penyelenggaraan haji sudah tidak relevan lagi sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji. 

“Sehingga Kemenag meminta persetujuan Komisi VIII DPR untuk merealokasikan anggaran tersebut untuk program-program kruisal Kemenag,” tutur Nizar yang ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

Nizar menyampaikan, salah satu program krusial terkait adalah memberikan dukungan operasional bagi asrama haji terdampak Covid-19. “Misalnya untuk mendukung pembiayaan asrama haji yang digunakan untuk isolasi ODP dan PDP Covid-19. Seperti kita ketahui, asrama haji selama ini biaya operasionalnya diperoleh dari PNBP penerimaan sewa asrama haji yang saat ini karena covid belum bisa dilakukan lagi,” kata Nizar. 

“Maka kita kasih operasionalnya baik asrama haji transit, antara, maupun embarkasi,” imbuhnya.

Realokasi anggaran menurut Nizar juga diperuntukkan bagi program diseminasi pembatalan keberangkatan haji sebagai sosialisasi kepada jemaah terkait hak dan kewajiban yang diterimanya. “Ini penting untuk sosialisasi ke jemaah kewajiban-kewajiban bagaimana keberangkatan tahun depan apa yang perlu dipersiapkan itu butuh diseminasi pembatalan hajinya,” jelas Nizar.

Baca juga: UMK dengan Risiko Rendah Bisa Deklarasi Halal

Program krusial lainnya yang juga bersumber dari realokasi anggaran PHU adalah fasilitasi sertifikasi halal bagi Usaka Mikro Kecil (UMK). “Ini besarnya sekitar 16 miliar. Ini untuk membantu UMK memperoleh sertifikasi halal dengan biaya nol rupiah,” jelas Nizar. (Husni Anggoro)

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: