kemenag Pendidikan Islam

Ini Tiga Rumusan Halaqah Pengembangan Pendidikan Islam 2019

Jakarta (ikhlasberamalnews) — Ditjen Pendidikan Islam Kemenag baru saja menggelar Halaqah Pengembangan Pendidikan Islam (HAPPI) tahun 2019. Halaqah dihadiri ratusan peserta yang berasal dari jajaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, para Kepala Kankemenag Kab/Kota se-Indonesia, serta para Kepala Biro Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia. 

Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 10-12 Maret 2019 di Hotel Mercure Ancol. HAPPI 2019 menghasilkan tiga rumusan yang disampaikan Ketua Tim Perumus, M Ridwan, saat penutupan.

“Setelah mendengarkan paparan menteri Agama, Sekjen Kementerian Agama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, para Direktur pada Ditjen Pendidikan Islam, serta saran dan masukan dari peserta Halaqoh Pengembangan Pendidikan Islam (HAPPI) 2019, setidaknya ada tiga rumusan besar yang dihasilkan,” tutur Ridwan, di Jakarta, Selasa (12/3).

Pertama, Implementasi Moderasi Beragama. Menurut Ridwan, perkembangan radikalisme agama di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Rilis beberapa lembaga penelitian dan lembaga pemerintah menunjukkan data yang cukup signifikan. “Ini menjadi bahan evaluasi sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi para pemegang kebijakan termasuk yang menangani bidang pendidikan untuk menerbitkan kebijakan yang komprehensif dalam menyikapi persoalan radikalisme agama,” ujarnya.

Kedua, Penguatan Integrasi Data. Keberadaan data dalam menunjang kinerja sebuah organisasi sangat dibutuhkan. “Keberadaan dan fungsi data dapat mendukung dan memastikan kelancaran kerja instansi dan satuan kerja,” ungkapnya.

Ketiga, Kebersamaan Peningkatan Mutu Pendidikan. Menurut Ridwan, anggaran Pendidikan Islam tahun 2019 mencapai 48,5 Triliun. Sebagian besar anggaran ini dialokasikan untuk belanja pegawai (28 T), lalu belanja BOS (9 T), PIP (1,4 T), Operasional (1,2 T), PNBP/BLU (2 T), BOPTN (715 M), SBSN (2,2 T) dan selebihnya digunakan untuk kegiatan rutin, antara lain: PPG, PPKB, MGMP, Bantuan Sarpras, dan lain-lain.

“Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan semua pihak, termasuk Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk mewujudkan cita cita besar tersebut melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua kalangan,” pungkasnya.

Berikut isi lengkap tiga rumusan HAPPI 2019.

  1. Implementasi Moderasi Beragama
    a. Memasukkan materi diseminasi moderasi beragama pada setiap pertemuan dan kegiatan yang melibatkan pihak pendidik/pengawas/dosen/tenaga kependidikan minimal 2 JPL;
    b. Menyelenggarakan program dan kegiatan secara khusus berkaitan dengan penguatan wawasan keagamaan Islam Rahmatan Lil’alamin bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
    c. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengkoordinasikan program diseminasi moderasi beragama yang bersentuhan dengan masyarakat di wilayah masing-masing dengan instansi terkait;
    d. Pembentukan dan/atau pengembangan pusat moderasi beragama di PTKIN yang bertugas mengawal dan mendiseminasikan moderasi beragama baik di internal PTKI maupun eksternal PTKI;
    e. Penyelenggaraan asesmen moderasi beragama bagi ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pusat dan daerah;
    f. Pemenuhan kekurangan guru PAI yang moderat pada Sekolah oleh Kementerian Agama.
  2. Penguatan Integrasi Data
    a. Membangun koneksitas seluruh aplikasi layanan data dalam rangka mewujudkan integrasi data pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
    b. Memperkuat integrasi sistem informasi pendidikan terkait dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik pada madrasah, PAI, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
    c. Penguatan kapasitas literasi teknologi informasi dan data bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
    d. Pemetaan Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sesuai dengan standar Arkan dan Ruhul Ma’had.
  3. Kebersamaan Peningkatan Mutu Pendidikan
    a. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan Pimpinan PTKI agar mengkoordinasikan program-program dengan instansi terkait, pemerintah daerah, perusahaan, dan lain sebagainya;
    b. Program Peningkatan Mutu yang memungkinkan untuk dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan pihak lain diantaranya:
    – Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas;
    – Pemenuhan Sarana prasarana;
    – Bantuan Kualifikasi Pendidik/Pengawas;
    – Pendidikan Profesi Guru (PPG);
    – Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB);
    – Penyelenggaraan Pesantren Kilat di Pondok Pesantren;
    – Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Madrasah Diniyah Takmiliyah;
    – Program Program pendukung lainnya.
    c. Penambahan tugas dan fungsi pengawas PAI untuk sekaligus menjadi pengawas Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

smallseotools.com

Follow me on Twitter

%d bloggers like this: