BPJPH kemenag

Jelang Pemberlakuan, Kemenag Finalisasi Draft MoU Layanan Sertifikasi Halal

Jakarta (ikhlasberamalnews) — Penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) oleh Kementerian Agama tinggal menghitung hari, tepatnya pada 17 Oktober 2019. Sebagai bagian persiapan akhir, Badan Penyeleggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan menggelar penandatanganan MoU dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Penandatanganan MoU rencananya digelar 16 Oktober mendatang di Kantor Wakil Presiden. Hari ini, BPJPH memfinalisasi draft MoU yang akan ditandatangani.

Rapat berlangsung di Kantor Kementerian Agama. Hadir, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia.

“Sebelum penandatanganan MoU ke sembilan Kementerian/Lembaga, ada baiknya kita adakan pembahasan finalisasi draft kerjasama ini,” kata Staff Ahli Menteri Agama bidang Hukum dan HAM Jenedjri M Gaffar saat memimpin rapat membahas Draft Nota Kesepahaman Kementerian Agama dengan Kementerian/Lembaga terkait Tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Senin (14/10).

Suasana rapat finalisasi draft kerjasama Kementerian/Lembaga tentang Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH) bagi produk yang wajib bersertifikat halal (foto: Ari Aradea)

Disampaikan Janedjri bahwa kehadiran perwakilan dari Kementerian/Lembaga diperlukan agar bisa saling tahu dan memberikan masukan atas draft kerjasama yang telah disiapkan.

“Intinya, kerjasama ini jangan sampai mendatangkan kegaduhan di masyarakat khususnya bagi pelaku usaha,” tambah Janedjri.

Berita terkait : Menag: Jaminan Produk Halal Amanat Konstitusi, Bukan Diskriminasi

Baca juga : Jelang Penyelenggaraan, Kemenag Gelar Rakor dan Bimtek Sertifikasi Halal

Rapat lalu membahas pasal demi pasal. Semua masukan yang disampaikan ditampung oleh Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH dan akan dikonsultasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

“BPJPH akan mencatat semua masukan bapak-Ibu, dan akan kami konsultasikan kepada Kemenkumham,” kata Janedjri yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi BPJPH Mastuki.

Berita lainnya : 17 Oktober 2019: Selamat Datang Kewajiban Bersertifikat Halal

“Tidak semua produk itu bebas sampai tahun 2024. Namun produk yang sudah berlangsung sertifikat halalnya, terus berlanjut,” tambah Janedjri.

Tampak juga hadir Kepala BPJPH Sukoso, pejabat BPJHP lainnya dan beberapa staff BPJPH.

Source link

Tags

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: