kemenag

Kemenag Akan Revisi PMA Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan

Jakarta (ikhlasberamalnews) — Kementerian Agama akan merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 15 tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Hal ini disampaikan Menag Fachrul Razi dalam Rapat Konsultasi dan Mediasi antara Dewan Perwakilan Daerah RI bersama Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis sore (16/07).

Rapat ini berlangsung di rumah dinas Ketua DPD RI, La Nyalla Mataliti. Hadir, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Arskal Salim GP, Kepala Biro Ortala Kemenag Priyono, dan rektor sembilan IAIN, yaitu: IAIN Bengkulu, Ambon, Tulung Agung, Jember, Surakarta, Samarinda, Gorontalo, Purwokerto, dan IAIN Palu.

Rapat mediasi digelar sehubungan adanya sembilan IAIN yang mengajukan alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) namun prosesnya terhambat oleh sejumlah kriteria dalam PMA 15/2014. Kriteria tersebut antara lain terkait syarat pemenuhan guru besar dan jumlah mahasiswa.

“Kita sepakati mengambil langkah-langkah perbaikan dan revisi PMA, dan secepatnya akan diajukan ke Kemen PAN RB,” ujar Menag.

Revisi PMA, antara lain terkait jumlah guru besar. PMA 15/2014 mempersyaratkan minimal 15% dari seluruh kepangkatan akademik. Juga terkait jumlah mahasiswa. PMA mensyaratkan minimal 7.500 mahasiswa agar IAIN bisa bertransformasi menjadi UIN.

“Kriteria ini mesti disesuaikan juga dengan kondisi wilayah keberadaan kampus. PTK di Jawa dan luar Jawa tidak bisa disamakan,” ujar Menag.

Meski demikian, revisi PMA harus tetap berorientasi menjaga kualitas PTK. Revisi ini juga tidak dilakukan menyeluruh, hanya pada aspek tertentu yang perlu direspon sesuai dinamika wilayah. Karenanya, Menag Fachrul Razi meminta para rektor juga untuk segera memperbaiki usulannya dengan tetap mengacu pada sejumlah kriteria yang diatur dalam PMA 15/2014.

“IAIN agar melakukan gerakan ganda, yakni penguatan dan perbaikan kelembagaan,” sambungnya.

PMA 15/2014 mengatur delapan persyaratan perubahan bentuk. Salah satunya, syarat tentang persentase kepangkatan akademik dosen. Saat IAIN ingin menjadi UIN, maka dosen dengan pangkat Asisten Ahli maksimal 20%, Lektor maksimal 30%, Lektor Kepala minimal 35%, dan Guru Besar minimal 15%.

Persyaratan lainnya terkait persentase kualifikasi pendidikan dosen, maksimal 75% adalah magister, dan 25% adalah doktor. Rasio dosen dengan mahasiswa, 1:25 untuk ilmu sosial, dan 1:20 untuk ilmu eksakta. Jumlah mahasiswanya sendiri mencapai 7.500.

Syarat berikutnya, jumlah, jenis, dan ragam prodi/jurusan/fakultas. Status Akreditasi Prodi, minimal 20% adalah A, minimal 50% adalah B, sedang akreditasi C maksimal 20%. 

Untuk kualifikasi tenaga kependidikan; D3 ke bawah maksimal 40%, dan D4 ke atas minimal 60%. PMA 15/2014 juga mengatur persyaratan terkait sarana prasarana, baik berupa tanah, gedung, maupun koleksi buku.

Rapat mediasi ini juga menyamakan persepsi tentang mekanisme penilaian, apakah berdasarkan keterpenuhan syarat di setiap item, ataukah secara kolektif dan pembobotan.

“Ambil langkah-langkah perbaikan, revisi PMA secukupnya dan ajukan kembali ke Kemenpan RB secepatnya. Mudah-mudahan berkenan. Apabila ada yang kurang memenuhi indeksnya kita tingkatkan,” tandas Menag.

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: