kemenag

Kemenag dan KPK Sinergi Pendidikan Antikorupsi di Madrasah

Jakarta (ikhlasberamalnews) — Pemberantasan korupsi adalah salah satu prioritas aksi Kementerian Agama yang dicanangkan Menag Fachrul Razi. Sebagai tindaklanjut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam menjalin kerjasama dengan KPK dalam membangun Platform Bersama dalam pemantauan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.  

Direktur KSKK, Ahmad Umar, bersama Tim pada Selasa 3 Maret 2020 mendatangi Gedung Merah Putih untuk melakukan koordinasi dengan Satgas Pendidikan Antikorupsi KPK. Menurut Umar, dalam rangka memperkuat pendidikan antikorupsi di madrasah, pihaknya telah menyiapkan program substansial yang menjadi satu rangkaian dengan Penerbitan KMA 792 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA, KMA 183 tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab di Madrasah, dan KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum di Madrasah.  

“Strategi pengembangan pendidikan antikorupsi sudah diramu dalam tiga dokumen itu, sehingga diproyeksikan pihak pengelola pendidikan, mulai dari PAUD atau RA, MI, MTs, dan MA sudah bisa menerjemahkannya dalam dokumen buku 1 KTSP dan penjabarannya di buku 2 KTSP yang mereka susun dengan memasukkan atau insersi Pendidikan Antikorupsi pada pembelajaran semua Mata pelajaran di madrasah,” tegas Umar.

“Penguatan pendidikan antikorupsi di tahap awal ini ditekankan pada penyiapan ekosistem secara masif sehingga bisa menciptakan atmosfir serta habituasi perilaku antikorupsi di setiap civitas akademika madrasah,” lanjutnya. 

Pembangunan ekosistem itu, kata Umar, diawali dengan program Seleksi Nasional Peserta Didik Baru yang secara akurat menjamin proses pendaftaran dan seleksi secara terbuka, tanpa interverensi siapa pun. Madrasah juga akan menerapkan sistem rekam jejak pembelajaran sehingga sulit dimanipulasi, mulai dari Penilaian Harian (PH), Penilaian Akhir Semester atau PAS, Penilaian Akhir Tahun ( PAT) yang semuanya berbasis komputer, termasuk pengolahan hasilnya. Semuanya terintergrasi dengan ARD atau Aplikasi Raport Digital. “Dengan begitu semua pangkalan data ujian madrasah bisa dijamin memiliki validitas yang kuat,” jelasnya.

Sistem perencanaan tata kelola kegiatan dan anggaran madrasah juga dibuat transparan dan akuntabel. Sistem ini bisa diakses berbagai pemangku kepentingan madrasah melalui pengelolaan e-RKAM.

Pengelolaan bantuan sarana dan prasarana pun sudah berbasis Sistem Informasi Managemen Proyek atau Simpro. Sistem ini juga transparan dan dapat dipantau semua pihak dalam mengontrol pemberian bantuan sarana prasarana, termasuk bangunan di madrasah. “Semua usaha tersebut dibuat dalam rangka menciptakan ekosistem yang mengondisikan kepala madrasah, guru, orang tua, tenaga kependidikan, seluruh komponen pemangku kepentingan eksternal madrasah, serta siswa madrasah sudah terbiasa hidup di tengah atmosfir dan lingkungan antikorupsi,” papar Umar.

Pada kegiatan koordinasi itu, pihak Tim KPK dipimpin Ketua Satgas KPK Pendidikan Antikorupsi, Dian Rahmawati. Tim KPK mengapresiasi upaya pendidikan antikorupsi di madrasah yang telah dirintis Kementerian Agama RI.

Selanjutnya, Direktur KSKK Madrasah dan Ketua Satgas KPK bersepakat akan memantapkan implementasi pendidikan antikorupsi itu dengan membangun platform bersama pendidikan antikorupsi di madrasah. Platform ini di kemudian hari dapat mempercepat akses masyarakat untuk melihat sejauh mana capaian implementasi pendidikan antikorupsi di madrasah. 

Ketua Satgas KPK dan Direktur KSKK bersepakat tentang langkah ini serta bertekad bersama menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di madrasah ini dalam melengkapi moto Madrasah Hebat Bermartabat.

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: