kemenag Pendidikan Islam

Komisi VIII Uji Publik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Malang (ikhlasberamalnews) — Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mulai melakukan uji publik Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Bertemu para pimpinan Pesantren dan Sekolah Keagamaan di Kota Malang, mereka menyerap aspirasi bagi keberlanjutan RUU tersebut.

Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan, uji publik diperlukan untuk memotret respon masyarakat terhadap rencana penerbitan RUU ini. Sebagaimana diketahui, pada awal diskusi penyusunan, sempat muncul kekhawatiran dikalangan pesantren, bahwa RUU ini akan mengubah ciri khas pesantren yang sudah ada sejak dahulu bahkan sebelum Indonesia merdeka.

“RUU ini tidak akan menghilangkan ciri pesantren apapun itu, seperti otoritasnya, otonomi yang merupakan kearifan lokal dan kekhasannya,” ujar Ali Taher di Kota Malang, Senin (13/05).

Menurut Ali Taher, substansi RUU ini justru ingin menjaga ciri khas pesantren yang terbukti telah berkontribusi dalam merawat serta memelihara ideologi bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila. Karenanya, Komisi VIII bersama Kementerian Agama akan memperjuangkan RUU tersebut, yang harapannya diakhir priode ini dapat dibahwa ke sidang paripurna untuk disahkan.

“Insya allah target RUU ini dibawa ke paripurna bulan September sebelum masa akhir priode DPR RI Tahun 2014-2019,” tuturnya.

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Uji Publik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Uji Publik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Senada dengan Ketua Komisi VIII, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Mahad Aly Ainurrafiq mangaku bahwa RUU ini sempat mendapatkan penolakan dari kalangan pesantren karena dianggap akan mengatur dan mengubah ke khasan lembaga pendidikan agama yang sudah sangat tua di Indonesia ini. Masyarakat menilai, pesantren tidak semata lembaga pendidikan dan dakwah, tapi juga lembaga pemberdayaan masyarakat, selain ekonomi juga ideologi.

Ainurrafiq berharap RUU ini dapat segera ditetapkan menjadi UU. Menurutnya, jumlah pasal RUU ini tidak terlalu banyak, sangat sederhana, dan fleksibel.

Plt. Ka.Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur Moch. Amin Mahfud mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi VIII DPR RI beserta rombongan di Kota Malang dalam uji publik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurut Amin, Jawa Timur memiliki pondok pesantren yang tersebar luas. “Bahkan, ada 42 ribu ponpes yang dalam kategori besar di Jawa Timur, belum yang kecil-kecil,” ujar Amin.

“RUU ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan pesantren dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikannya di Tanah Air,’ tutupnya.

Tampak hadir juga, Kepala Kantor Kemenag Kota Malang Mohammad Zaini serta jajaran di Kankemenag Kota Malang.

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

smallseotools.com

Follow me on Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: