BPJPH kemenag

Lantik Pejabat, Menag Minta Percepatan Transformasi Kepegawaian hingga Layanan Halal

Jakarta (ikhlasberamalnews) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melantik tiga pejabat di lingkungan Kementerian Agama, Rabu (22/05). Dalam prosesi yang digelar di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4 Jakarta Menag melantik:

  1. Saefuddin sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal,
  2. Nifasri sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB)  pada Sekretariat Jenderal, dan
  3. Mastuki sebagai Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

“Kepada para pejabat yang hari ini dilantik, saya minta secara totalitas menggerakkkan tugas dan fungsi kementerian agama dengan sebaik-baiknya,” tegas Menag.

Menurutnya, tidak seorang pun menginginkan birokrasi di republik ini dikelola oleh sumber daya manusia dengan kapasitas dan kualitas yang seadanya. Menag pun meminta pejabat yang dilantik untuk dapat melakukan transformasi di tubuh Kementerian Agama.

Pertama, Menag meminta untuk dilakukan transformasi pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama. “Untuk itu biro kepegawaian sudah waktunya bertransformasi menjadi biro SDM dan memperkuat sinergi dengan unit kerja yang mengelola kediklatan,” kata Menag.

Menag meminta pejabat pembina dan pengelola kepegawaian di Kementerian Agama sudah waktunya menerapkan paradigma pengelolaan sumber daya manusia. Paradigma dan mindset pengelolaan SDM  yang harus dikembangkan harus memandang pegawai sebagai aset organisasi atau human capital yang memerlukan maintenance dan pengembangan berkelanjutan.

Kedua, Menag meminta optimalisasi peran PKUB dalam meredam konflik maupun dalam mengembangkan dialog dan  kemitraan antar umat beragama. “PKUB harus bisa mengembangkan sistem deteksi dini dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan dalam kerangka menjaga kerukunan umat beragama dan kerukunan bangsa,” tandasnya.

Ketiga, Menag juga meminta dilakukan percepatan pada sejumlah layanan  yang terkait dengan pelaksanaan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). “Kepada Kepala pusat pada BPJPH saya minta momentum terbitnya peraturan pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai titik tolak percepatan layanan sertifikasi halal. Sejumlah layanan regulasi jph harus segera dilaksanakan dengan seluruh instrumen serta perangkat yang ada,” tegas Menag.

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: