kemenag Opini Pendidikan Islam

Menjaga Khittah PTKI Melalui UM-PTKIN

Beberapa bulan terakhir ini, perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), telah dan sedang menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2019. Terdapat sejumlah skema rekrutmen mahasiswa baru ini, baik yang dilakukan secara sinergis dengan sesama PTKIN dan perguruan tinggi umum secara nasional, maupun secara mandiri dan berkolaborasi dengan sejumlah pihak.

Di antara skema seleksi yang dilakukan dengan melibatkan seluruh PTKIN secara nasional adalah UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019 yang lalu. UM-PTKIN ini diikuti oleh 58 PTKIN, yang terdiri atas 17 (tujuh belas) UIN (Universitas Islam Negeri), 34 (tiga puluh empat) IAIN (Institut Agama Islam Negeri), dan 7 (tujuh) STAIN (Sekolah Tinggi Keagamaan Islam Negeri).

Data peserta UM-PTKIN tahun 2019 yang diperoleh penulis menyebutkan bahwa jumlah pendaftar secara keseluruhan sebanyak 122.980 (seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh) orang. Jumlah ini jika diklasifikasi berdasarkan program studi yang dipilih peserta, maka terbagi menjadi tiga, yakni pilihan IPA sebanyak 3.914 orang atau 3.18%, pilihan IPS sebanyak 105.318 orang atau 85,64%, dan pilihan Campuran sebanyak 13.748 orang atau 11.18%.

Berdasarkan asal propinsi peserta UM-PTKIN, ternyata yang mendominasi  berasal dari Jawa Timur sebanyak 23.910 orang (19%), disusul Jawa Tengah sebanyak 14.898 orang (12%), dan Jawa Barat sebanyak 12.278 orang (10%). Setelah ketiga provinsi tersebut, disusul oleh Sulawesi Selatan sebanyak 10.252 orang (8%), Sumatera Utara sebanyak 7.385 orang (6%), dan Lampung sebanyak 6.608 orang (5%).

Yang menarik adalah data UM-PTKIN tentang asal lembaga pendidikan yang telah diikuti oleh peserta. Ternyata, lulusan Sekolah (SMAdan SMK) itu lebih banyak dibanding dengan lulusan Madrasah Aliyah yang mengikuti UM-PTKIN. Ditemukan sebanyak 55,02%  atau 67.664 orang justeru berasal dari lulusan SMA dan SMK. Lulusan SMA sebanyak 52.297 orang (SMA Negeri = 40.435 orang, SMA Swasta = 11.862 orang) dan lulusan SMK sebanyak 15.367 orang (SMK Negeri = 9.139 orang, SMK Swasta = 6.228 orang).

Sementara lulusan Madrasah Aliyah yang mengikuti UM-PTKIN mencapai 41,79%  atau 51.390 orang.  Lulusan MA Negeri sebanyak 24.142 orang dan MA Swasta sebanyak 27.248 orang. Jika melihat data ini, maka lulusan MA Negeri yang mengikuti UM-PTKIN sebanyak 24.142 orang itu hanyalah separuh (tepatnya 59,70%) dari lulusan SMA Negeri yang mencapai 40.435 orang.

Selain lulusan dari SMA/SMK dan MA itu, peserta UM-PTKIN yang lulusan pondok pesantren, seperti SPM (Satuan Pendidikan Muadalah), PDF (Pendidikan Diniyah Formal), dan Program Wajar Dikdas, sebanyak 2,71% atau 3.331 orang saja. Sementara lulusan dari Lembaga lain sebanyak 0.48% atau 595 orang.

UM-PTKIN merupakan mekanisme seleksi untuk dapat menghasilkan input mahasiswa yang sebagian besarnya mengisi pada program-program studi keislaman (islamic studies), dengan rata-rata 30% hingga 40-an% (pada kasus tertentu bisa kurang atau bisa lebih dari rentang prosentase tersebut yang sangat tergantung dari kebijakan pimpinan PTKIN bersangkutan) dari seluruh kuota program studi keislaman. Kader-kader yang mumpuni di bidang kajian keislaman (islamic studies), termasuk di dalamnya kader mutafaqqih fiddin (ahli di bidang agama), pada PTKIN akan ditentukan di antaranya melaui UM-PTKIN ini. Oleh karenanya, UM-PTKIN memiliki makna strategis khususnya untuk menyiapkan kader di bidang kajian keislaman (islamic studies) dan mutafaqqih fiddin di masa depan.

Sebagaimana dimaklumi, PTKIN hadir di antaranya untuk memenuhi atas kebutuhan masyarakat terutama di bidang penyiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai intelektual-muslim yang memiliki komitmen keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Transformasi kelembagaan PTKIN (UIN/IAIN/STAIN), yang semula sebagai metamorfosis dan modernisasi dari sistem pendidikan pondok pesantren yang kemudian berbentuk menjadi ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama), sungguh tidak dapat dilepaskan dari jati dirinya sebagai lembaga kaderisasi di bidang kajian Islam ini.

Meski transformasi itu sebagian di antaranya telah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), tetap “DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)” dari PTKIN adalah kajian keislaman. Oleh karenanya, sejumlah program studi umum, seperti sains, teknologi, kedokteran dan lainnya yang diselenggarakan oleh UIN sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri yang lepas dari konteks kajian keislamannya. Akan tetapi, bagaimana transformasi kelembagaan menjadi UIN itu mampu merelasikan antara Islam dan sains yang lebih produktif.

Dengan jati diri seperti ini, PTKIN akan melahirkan tokoh-tokoh yang mampu membimbing umat agar memiliki pemahaman dan praktek beragama dengan baik dan berkontribusi dalam menjalin hubungan yang harmonis antara Islam dan sains sekaligus reasi Islam dan negara yang lebih produktif. UIN diharapkan akan melahirkan sosok muslim yang di samping ahli di bidang keislaman juga ahli di bidang sains, seperti para saintis muslim abad pertengahan Al-Khawarizmi, Ibnu Bathutah, Ibnu Sina, dan lain-lain. Oleh karenanya, eksistensi PTKIN sungguh menjadi taruhan masa depan bangsa.

Jika kembali ke isu UM-PTKIN sebagai media untuk menseleksi input kader-kader pada program studi keislaman dengan konfigurasi pendaftar seperti yang dijelaskan di atas yang dihubungkan dengan jati diri PTKIN sebagai lembaga kaderisasi keislaman, maka tampaknya banyak hal yang perlu dilakukan. Di antara pasalnya adalah lulusan sekolah ternyata jauh banyak dibanding lulusan madrasah. Dengan tanpa menafikan keunggulan-keunggulan tertentu pada sekolah, kompetensi keagamaan lulusan sekolah (dengan tidak pernah mengenyam pendidikan nonformal di pondok pesantren) seringkali itu jauh lebih sederhana dibanding dengan lulusan madrasah. Kompetensi keagamaan akan jauh  lebih baik jika calon UM-PTKIN itu adalah lulusan madrasah yang tinggal dan mengenyam pendidikan nonformal di pondok pesantren.

Oleh karenanya, terdapat sejumlah afirmasi yang perlu dipertimbangkan ke depan. Pertama, standar minimal penguasaan keislaman yang dimiliki oleh calon mahasiswa mutlak dipenuhi. Penguasaan keislaman yang tidak hanya terbatas pada kemampuan dalam baca tulis Alquran dan praktek ibadah semata, tetapi juga kecakapan pengetahuan keislaman yang menjadi kewajiban dan melekat pada setiap individu seorang muslim (ilmu-ilmu keislaman yang bersifat fardlu ‘ain).

Untuk itu, instrumen tes UM-PTKIN harus bisa mengukur akan kedalaman dan keluasan calon peserta sekurang-kurangnya memenuhi standar minimal penguasaan keislaman itu. Secara konkret, seleksi dengan metode wawancara dan tatap muka untuk menguji kemampuan kompetensi keislaman ini agaknya perlu dipertimbangkan, tentunya dengan mekanisme sedemikian rupa sehingga mampu menghindari adanya kongkalingkong yang tidak baik antara peserta dengan penguji.

Kedua, kemitraan PTKIN dengan sejumlah madrasah aliyah untuk mencari bibit-bibit unggul yang mengisi program-program studi keislaman ini mutlak diperlukan. Secara hirarki institusi, kelanjutan lulusan madrasah aliyah adalah masuk ke dalam PTKIN, baik UIN, IAIN, atau STAIN, apalagi di bidang keislaman. Oleh karenanya, PTKIN tidak salah jika melakukan kebijakan dalam wujud memberikan kuota yang lebih besar kepada lulusan madrasah aliyah. Bahkan, PTKIN juga dapat memberikan reward kepada lulusan madrasah yang berprestasi di bidang studi keislaman seperti melalui event Musabaqah Qira`atil Kutub (MQK), Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dan Seleksi Tilawatil Quran (STQ), dengan masuk PTKIN tanpa tes. Dengan cara ini, PTKIN akan dapat menghasilkan input-input kader kajian keislaman yang lebih baik dan teruji.

Ketiga, PTKIN sebagai lembaga pendidikan tinggi terdepan dalam menyokong moderasi beragama harus dapat membuktikan eksistensi dirinya yang lebih baik. Peneguhan terhadap ideologi kebangsaan dan melakukan transformasi keislaman yang berbasiskan kemanusiaan mutlak dilakukan.  Sebab, PTKIN setidaknya mengawal dua hal penting, yakni di samping peneguhan ideologi dan karakter keindonesia, juga mengawal faham dan praktek keislaman yang produktif, termasuk ketika dikorelasikan dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Oleh karenanya, untuk memastikan moderasi beragama, PTKIN harus mampu mengawal kompetensi keagamaan baik dari aspek input peserta, proses pelaksanaan studi, maupun output pendidikan yang diselenggarakan oleh PTKIN.

Semoga catatan ringan ini bermanfaat.

Suwendi (Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

smallseotools.com

Follow me on Twitter

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: