kemenag Kerukunan

Workshop Peningkatan Kapasitas Pengurus FKUB di Papua Lahirkan 16 Rekomendasi

Papua (ikhlasberamalnews) — Workshop Peningkatan Kapasitas Pengurus FKUB yang digelar di Hotel Horison Jayapura, Sabtu (13/07) oleh Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua melahirkan 16 rekomendasi. 

Rekomendasi berisi upaya peningkatan peran dan kapasitas organisasi tersebut disepakati oleh segenap pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota Jayapura.

Berikut 16 butir rekomendasi FKUB di Papua:

  1. Peningkatan sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat” dan peraturan-peraturan terkait lainnya bagi kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Papua.
  2. Perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
  3. Peningkatan anggaran secara signifikan bagi FKUB provinsi dan kabupaten/kota melalui APBN dan APBD, mengingat peran dan tugas strategis para pemuka/tokoh lintas agama dalam membangun, menjaga dan meningkatkan kerukunan, kedamaian, hingga keamanan.
  4. Perlu adanya bangunan sekretariat FKUB di semua FKUB se-Papua.
  5. Melengkapi kepengurusan FKUB provinsi dan kabupaten/kota dengan unsur kesekretariatan.
  6. Penganugerahan Harmony Award bagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Provinsi Papua mengukuhkan apresiasi tentang kondusifitas kerukunan umat beragama di Papua selama ini.
  7. Perlu adanya lembaga FKUB di tingkat distrik untuk menangani persoalan kerukunan umat beragama lebih di tingkat akar rumput.
  8. Perlu adanya koordinasi dan diskusi rutin antar FKUB kabupaten/kota untuk membahas isu, persoalan, aspirasi, dan sebagainya terkait dinamika kerukunan umat beragama.
  9. Perlu diselenggarakan konferensi pengurus FKUB. Disini akan dibahas logo FKUB, dan pembentukan FKUB di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Papua yang belum dibentuk.
  10. FKUB Provinsi Papua menyelenggarakan forum evaluasi FKUB kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Salah satu fokus evaluasi yang penting adalah perkembangan kerukunan umat beragama di masing-masing daerah kabupaten/kota.
  11. Perlu dibangun monumen Zona Integritas Kerukunan Umat Beragama (ZIKUB), kompleks tempat ibadah lintas agama sebagai simbol kerukunan antar umat beragama, dan monumen penanda pengukuhan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai Bapak Moderasi Beragama. Ini dimaksudkan agar peresmian dan pengukuhan tidak dilupakan begitu saja tanpa pengaruh positif, konstruktif dan berkelanjutan bagi kerukunan umat beragama di Papua dan di Indonesia.
  12. Pemasangan simbol/tanda/neon box, di bandara Sentani sebagai gerbang masuk Papua “miniatur Indonesia” dan keragaman.
  13. Pengusulan Distrik Muara Tami Kota Jayapura sebagai “Kampung Kerukunan”, karena karakteristiknya sebagai “miniatur Indonesia di Papua”.
  14. Perlu disusun buku pedoman kerukunan umat beragama berdasarkan nilai-nilai ajaran masing-masing 6 agama yang diakui resmi di Indonesia.
  15. Pemerintah pusat dan daerah perlu semakin meningkatkan perhatian dan anggaran untuk pembangunan rumah-rumah ibadah di Provinsi Papua.
  16. Pemimpin lintas agama agar senantiasa bersatu dalam menghadapi dan menangani setiap persoalan gangguan kerukunan umat beragama di Papua.

 


Rekomendasi FKUB tersebut tidak lepas dari dorongan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia Dr. Nifasri yang hadir menyampaikan materi dan berdialog dengan para peserta.

Nifasri didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha PKUB Kemenag RI, Desmon Andrian.

Memiliki pengalaman panjang pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Nifasri cepat menemukan fokus persoalan strategis di PKUB yang baru dimasukinya. “PKUB belum memiliki road map dan grand design yang jelas,” ungkapnya sembari menekankan bahwa itu sebuah kekurangan.

Maka menurut hematnya, tidak heran jika hal itu berimbas pada persoalan minimnya anggaran bagi FKUB di provinsi dan kabupaten/kota. Ironi, ketika di sisi lain para tokoh agama melalui FKUB memiliki peran sekaligus beban strategis dalam menangani kerukunan umat beragama di Indonesia yang tak jarang dirundung ujian hingga taraf konflik.

“Saya sedih dengan anggaran yang terbatas 50 – 60 juta rupiah untuk FKUB per provinsi dan kabupaten/kota. Sangat kecil, dengan tugas-tugas strategis. Tokoh-tokoh agama dengan tugas seberat itu harus lebih dihargai dari segi penganggaran di FKUB,” ujarnya.

 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Amsal Yowei memberi dukungan penuh pada para tokoh lintas agama pengurus FKUB di Papua. Ia mengapresiasi peran para tokoh agama sebagai penjaga Papua Tanah Damai selama ini.

“Bangun koordinasi dan komunikasi. Itu penting,” kata Amsal.

Hal ini lanjutnya juga berangkat dari pengalamannya dalam menghadapi persoalan gangguan kerukunan umat beragama, setidaknya yang terakhir kasus isu Jamaah Anshor Daulah (JAD) di Kabupaten Keerom, Ja’far Umar Thalib (JUT) di Koya Barat, juga pembangunan menara Masjid Al Aqhsa di Sentani.

Kakanwil asal Kepulauan Yapen Papua ini juga kembali menekankan pentingnya moderasi beragama dan kebersamaan umat sebagai cara pandang yang harus selalu dipegang para pemuka agama hingga umat beragama di Papua.

Selain pemateri Kepala PKUB Kementerian Agama RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, hadir pula Ketua FKUB Provinsi Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk, M.Th. (Dewi)

Source link

About the author

Avatar

ibnews

ASN Fungsional Pranata Komputer Muda Pada Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (UKiS)

Add Comment

Click here to post a comment

Twitter

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No connected account.

Please go to the Instagram Feed settings page to connect an account.

Get Free $50 from vultr

%d bloggers like this: